SUARAUTARA.COM, Buol – Fraksi Partai Golkar di DPRD Buol meminta kepada Pemerintah Daerah untuk meninjau Kembali keputusan untuk memberhentikan kepala desa Ilambe Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol yang di tandatangani oleh Bupati Buol Drs.Muchlis,tertanggal 26 september 2023, dengan nomor :188.04/250.35/DPMD-P3A/2023,tentang Pemberhentian Kepala desa ilambe kecamatan Lakea.
Dimana Dalam surat keputusan Bupati Buol tersebut merujuk pada sejumlah laporan dan surat dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan nomor:141/18.06/BPD/2023 tentang laporan hasil evaluasi kinerja kepala desa non aktif.
Ketua DPRD Kabupaten Buol Srikandi Batalipu,S.Sos,M.AP, selaku anggota Fraksi bersama ketua Fraksi Golkar Ramli Lampedu meminta Pemda segera meninjau Kembali SK tersebut sebelum ke PTUN.
“ Kami meminta kepada Pemda untuk segera meninjau Kembali SK Pemberhentian Kades Ilambe dan kami memberikan waktu Selama dua minggu dengan menunggu kabar dari pemerintah daerah Kabupaten Buol,” tegas Ketua DPRD Buol Srikandi Batalipu yang didampingi Ketua Fraksi Golkar Ramli Lampedu kepada suarautara.com.
Ramli Lampedu selaku ketua Fraksi Golkar menambahkan pihaknya meminta agar pemerintah daerah dapat meninjau kembali surat keputusan Pemberhentian Kepala desa ilambe sebelum ke PTUN, “SK Pemberhentian Kepala desa bukanlah Al-Qur’an yang tidak bisa di ubah. kiranya dapat mengaji kembali akar permasalahan yang ada dengan mempertimbangkan kinerja Kades ilambe ini sebelum di berhentikan” tegas Ketua Fraksi Golkar Ramli Lampedu.
Diketahui sebelumnya, DPRD Buol menerima massa Aksi PAPDESI yang di ketuai oleh Baharudin Harun selama 2 hari yaitu senin hingga selasa dan berakhir dengan mengeluarkan satu rekomendasi yaitu harapan bagi kepala desa ilambe dan seluruh masyarakat yang hadir mendukungnya.
Adapun tuntutan dari PAPDESI yaitu meminta kepada DPRD Kabupaten Buol untuk meninjau kembali surat Pemberhentian Kepala desa ilambe
Ketua Forum Kepala desa Kabupaten Buol Baharudin Harun,S.Pd,dan pengurus Forum kepala desa se-indonesia (PAPDESI) serta massa aksi kurang lebih seratus orang menuntut di kembalikannya status kepala desa ilambe yang di berhentikan sejak tanggal 26 september 2023.
Massa forum kepala desa se-kabupaten ini di terima oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buol Srikandi Batalipu,S.Sos, M.Ap, dan Ketua Fraksi Golkar Ramli Lampedu, serta Irwan M.Saleh dari fraksi Partai persatuan pembangunan (PPP).
RDP ini di hadiri oleh Camat lakea Syarif Badalu,Kadis DP3APMD,Kabag Hukum sekretariat daerah,Asisten 1 bidang pemerintahan,sejumlah kepala-kepala desa anggota Papdesi,serta Warga masyarakat desa ilambe kecamatan Lakea,Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah.
Rapat di pimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Buol Srikandi Batalipu,S.Sos, M.A.P,dengan di dampingi oleh Ketua fraksi Partai Golkar Ramli Lampedu dan fraksi PPP Irwan M.Saleh,S.Pd,bertempat di lantai 1 ruang rapat Bapemperda,kantor sekretariat DPRD Kabupaten Buol,Selasa (10/10/2023).
Serangkaian pembahasan dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang di laksanakan selama dua hari berturut-turut itu melibatkan diskusi yang cukup alot antara PAPDESI dengan Camat Lakea,Asisten 1 bidang pemerintahan dan pihak DPMD-P3A.
Sementara dari pihak DPMD-P3A dan Camat Lakea sendiri melakukan pembelaan berdasarkan laporan-laporan dari desa namun hingga RDP berakhir pihak BPD selaku pelapor tidak bersedia hadir dalam forum rapat dengar pendapat (RDP) tersebut.
Massa aksi PAPDESI yang di apit oleh lembaga bantuan hukum akan mempersiapkan sejumlah referensi termasuk dokumen yang ada di desa untuk melanjutkan langkah dan tuntutannya ke PTUN. Hingga RDP berakhir massa aksi tetap dalam situasi aman dan terkendali. (**)
