SUARAUTARA.COM, Buol – Aksi pengeroyokan siswa yang dilakukan oleh rekan sekolahnya di SMP Negeri 2 Biau Kabupaten Buol berbuntut panjang.
Jum’at pagi tadi (9/6/2023), Misna Laaji Tinampi (38), torang tua korban melaporkan 4 Siswa SMP Negeri 2 Biau, Kabupaten Buol ke polisi ataiis dugaan penganiayaan anak dibawah umur.
Laporan polisi tersebut tertuang dalam surat tanda terima laporan nomor: STPL/199/ VI/ 2023/SPKT/Res Buol yang ditanda tangani Kasat SPKT II AIPDA Sumardin yang diterima Brigpol Patrius Yudistira.
Menurut Misna, sebelum melapor ke polisi, orang tua siswa yang diduga melakukan penganiayaan dan Kepala Sekolah sudah melakukan komunikasi untuk menyelesaikan kasus penganiayaan secara musyawarah, namun usaha tersebut belum diiyakan sepenuhnya, karena pihak keluarga korban tidak menerima perlakuan kekerasan kepada anak mereka seperti memerlakukan seorang pencuri dan penjahat.
Pihak keluarga dari orang tua korban menanggapi laporan ini, dan meminta kepada pihak sekolah untuk memberikan efek jera, sekolah telah harus memberikan sanksi skorsing selama waktu yang ditentukan oleh sekolah kepada 5 orang siswa diduga para pelaku pengeroyokan.
Sebelumnya, Moh. Mahadir Virsandi siswa kelas 7 di SMP Negeri 2 Biau diduga menjadi korban tindaka pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur oleh rekan sekelasnya pada Senin 5 Mei 2023.
Akibatnya dari pengeroyokan tersebut, dan berdasarkan hasil Visum, korban mengalami cedera dibagian kepala dan lebam dibagian kaki.
diketahui Pelaku kekerasan terhadap anak dapat dijerat Pasal 80 (1) jo. Pasal 76 c UU 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72 juta.
Sementara itu, Menurut UU SPPA, Menurut UU SPPA, anak di bawah umur dapat dijerat hukum. Namun, sistem peradilan pidana anak wajib dilakukan melalui pendekatan keadilan restoratif. Maksudnya, penyelesaian perkara tindak pidana dilakukan dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasanpidana anak wajib dilakukan melalui pendekatan keadilan restoratif. Maksudnya, penyelesaian perkara tindak pidana dilakukan dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan**
