Tak dapat di pungkiri, investasi memiliki efek domino bagi daerah dan juga rakyat. Secara umum, investasi bermakna positif dalam menstimulus perekonomian suatu daerah. Dalam ekonomi politik, perkembangan investasi akan baik jika terdapat kompetisi dalam skala wilayah tertentu.
Problematika Petani Sawit Buol
Di ujung utara Sulawesi Tengah, khususnya di Kabupaten Buol, investasi perkebunan khususnya sawit hampir dua dekade hanya di monopoli oleh PT. HIP yang menguasai lahan kurang lebih puluhan ribu hektar. Tentu, karena monopolistik, banyak dampak negatif yang lahir.
Sebut saja sengketa antara PT.HIP dan Koperasi Petani Plasma yang selama bertahun-tahun tak kunjung berujung penyelesaian. Hampir dua dekade mengelolah sumber daya alam daerah, hutang koperasi kepada PT. HIP bukanya lunas, justru terus membengkak dan sulit untuk dapat di lunasi.
Apa sebab, hutang ini terus menumpuk dan sulit untuk lunas? tentu selain kurangnya transparansi, yang paling nyata akibat monopoli ini, harga TBS yang rendah dan tidak memiliki keinginan untuk menaikanya. Karena hanya berdiri sendiri, perusahaan dapat dengan mudah menentukan harga TBS dengan harga serendah mungkin.
Alhasil, jangankan sejahtera, untuk dapat hidup layak-pun sulit bagi petani plasma. Untuk petani mandiri lebih sulit lagi, mereka harus menerima kenyataan hasil TBS Sawit mereka di beli dengan harga murah, tak ayal, banyak petani memilih untuk tidak menjualnya sebab hanya adalah satu pilihan bagi petani sawit mandiri di Buol: Menjual dengan harga murah atau mencari solusi pembeli TBS di luar daerah dengan harga layak sekalipun harus mengeluarkan ongkos transportasi.
“Selama 15 Tahun kemitraan inti dan plasma para petani mengaku tidak mendapatkan pembayaran bagi hasil yang layak, dan justru di bebani dengan hutang hingga 147 Juta/hektar, jika di totalkan bisa ratusan miliar untuk Koperasi Amanah (itu baru satu koperasi, belum koperasi lainya), anehnya rincian hutang tidak pernah transparan pada petani. (hasil keterangan para saksi di KPPU dan dalam siding kasus perdata di PN Buol/Koran Insulindo tanggal 23 September Tahun 2022)
Harapan Hadirnya PT. Palma Jaya Lestari
- Palma hadir di Kabupaten Buol tak semata sekedar investasi dan akumulasi modal. Dari aspek manfaat, PT. Palma menjadi harapan kesejahteraan petani sawit di Buol. Setidaknya ada beberapa alasan PT. Palma linear dengan peningkatan kesejahteraan petani sawit mandiri:
Pertama, PT. Palma menjadi solusi bagi petani sawit mandiri yang selama ini harus menjual sawitnya ke wilayah Pasangkayu. Sebab, selain harganya sama, dari aspek biaya transportasi dapat terpangkas dengan kehadiran PT. Palma. Hal ini juga menjadi semacam iklim kompetisi yang akan memaksa harga TBS Petani menjadi tinggi.
Kedua, hadirnya PT. Palma tidak dalam bentuk perkebunan sawit yang ekspansif terhadap tanah. Lahan yang di butuhkan hanya untuk membangun pabrik. Berdasarkan data yang penulis himpun kurang lebih puluhan hektar saja yang di butuhkan, tidak seperti perkebunan sawit lainya yang ada di Buol yang menguasai hampir 30 ribu hektar lebih.
Ketiga, karena tidak menguasai tanah dalam jumlah luas, konflik agraria antara petani dan perusahaan dapat di pastikan tidak ada. Jikapun ada, paling berkutat di soal ganti rugi lahan yang mungkin belum menemui titik temu. Ada dua sisi positif dalam hal ini: 1). Tidak ada perampasan tanah petani dan kemudian mentranformasi petani menjadi buruh, 2). Petani sawit dapat meningkat pendapatanya dengan harga beli TBS PT. Palma yang relative tinggi di banding pembeli/ perusahan yang telah ada di Buol. Harganya bahkan bisa 2-3 kali lipat dari harga selama ini di Buol.
Keempat, karena tidak ekspansif akan tanah, maka dampak beruntun dari hadirnya investasi ini relative minim, semisal dampak ekologi, bencana alam sepeteri banjir, sekalipun yang namanya pembangunan pabrik pasti memiliki sumbangsih terhadap peningkatan polusi.
Kelima, PT. Palma hadir dengan pola kemitraan dengan memberdayakan kelompok tani atau koperasi yang langsung berurusan dengan bagian pemasaran perusahaan. PT. Palma menempatkan petani berposisi setara sebab, peran petani sawit mandiri menjadi sangat vital dalam keberlangsungan produksi pabrik PT. Palma.
Dimana Keberpihakan Gubernur Sulteng?
Sepanjang yang penulis ketahui, Gubernur Sulteng Rusdi Mastura identik dengan keberpihakan pada rakyat. Pengalaman memimpin Kota Palu menjadi salah satu bukti argumentasi keberpihakan.
Di sisi yang lain, slogan peningkatan fiskal dan juga slogan Sulteng maju dan sejahtera tentu membutuhkan iklim investasi yang kondusif namun tetap berbasis peningkatan kesejahteraan rakyat di sisi yang lain meningkatkan sumber pendapatan APBD.
Dua alasan di atas menjadi rujukan penulis, untuk mempertanyakan sikap keberpihakan pada rakyat oleh Gubernur Sulteng terhadap PT. Palma di Buol. Terlebih, langkah dan keputusan yang di ambil hanya berdasarkan surat protes/laporan yang di layangkan sepihak oleh PT. HIP (yang notabene) adalah kompetitor PT. Palma dan juga perwakilan adat Kabupaten Buol.
Padahal, PT. Palma jelas tidak ekspansif atas tanah seperti PT. HIP dan tidak membelit petani sawit dengan hutang ratusan miliar padahal dalam kerangka kemitraan yang telah berlangsung lama. PT. Palma bahkan mampu membeli TBS Petani dengan harga jauh di atas harga yang selama ini di transaksikan oleh perkebunan yang telah ada di Buol.
Olehnya melalui tulisan ini penulis hendak menyampaikan beberapa pokok pikiran dan saran untuk Gubernur Sulawesi Tengah, yakni:
Sehubungan dengan tembusan surat Gubernur Sulteng kepada Deputi Bidang Pengendalian Penanaman Modal Kementrian Investasi/BKPM RI Perihal Penghentian sementara kegiatan berusaha PT. Palma Lestari jaya, maka:
Pertama, PT. Palma Lestari jaya hadir di Kabupaten Buol sinergis dengan langkah Pemda untuk mencari investor CPO yang merupakan aspirasi dalam beberapa aksi petani sawit yang selama ini berada dalam posisi di rugikan karena PT. HIP hanya membeli TBS di bawah harga yang telah di tetapkan oleh pemerintah.
Kedua, penulis mengharapkan kepada Gubernur Sulteng untuk mencabut kembali usul penghentian kegiatan berusaha PT. Palma Lestari Jaya, sebab, akan berdampak terhadap lambatnya petani sawit di Kabupaten Buol mendapatkan pembeli yang layak atas TBS mereka yang selama ini jika tidak di beli murah maka harus di jual ke luar daerah semisal Pasangkayu.
Ketiga, Gubernur Sulteng harus objektif dalam menyikapi terkait PT. Palma, dengan tidak sepihak hanya mempertimbangkan pendapat PT.HIP yang menjadi kompetitor serta dewan Adat Buol. Gubernur Sulteng juga wajib mempertimbangkan unsur lainya semisal pemerintah daerah Kab. Buol, Petani Sawit mandiri, dan Koperasi Sawit yang selama ini termarjinalkan oleh kebijakan kemitraan PT. HIP yang tidak transparan dan merugikan petani.
Terakhir, semoga Gubernur Sulteng konsisten dengan keberpihakanya pada rakyat serta pada platform peningkatan fiskal dengan tidak berat sebelah dalam menyikapi sengketa atau konflik antara sesama investor di Kabupaten Buol.
Muh. Ikbal Ibrahim, S.Pd
Penulis adalah Masyarakat Kabupaten Buol
