PTUN Palu Tolak Gugatan Mantan Kepala BKPSDM Buol

BUOL – Pengadilan Tata Usahan Negara (PTUN) Palu Sulawesi Tengah (Sulteng) menolak gugatan mantan Kepala BKPSDM Buol Drs. Muhamad (56) terkait penonaktifan dari jabatan oleh pemerintah daerah terkait adanya keterlibatan dirinya dalam kasus penerimaan CPNS Kabupaten Buol 2021.

Pemberhentian oleh Pemkab Buol terhadap dirinya dari jabatan piminan tinggi pratama yakni Kepala BKPSDM bukan tanpa alasan. Saat masih menjabat, Drs Muhamad terseret dalam kasus kecurangan penerimaan CPNS di ruang lingkup Pemkab Buol beberapa waktu lalu.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Namanya keluar bersama dengan 6 tersangka lainnya yang dirilis Polda Sulteng, Senin (25/4/2022) beberapa waktu lalu. Dan dari ketujuh tersangka itu, dua di antaranya berstatus Pegawagai Negeri Sipil (PNS).

Terdapat dugaan bahwa Kepala BKPSDM Buol terlibat dalam kecurangan ini dan telah dinonaktifkan oleh Bupati Buol.

Karena tidak puas dan tak menerima keputusan pemkab Buol dalam hal ini SK Bupati Buol terkait pencopotan dirinya dari jabatan, kemudian oleh Drs Muhamad menggugat persoalan ini ke PTUN Palu.

Namun sayangnya, berdasarkan informasi dan sumber resmi, gugatan yang dialamatkan kepada pemkab Buol ditolak oleh PTUN Palu dengan beberapa keputusan terkait penolakan yang dituangkan dalam catatan persidangan dengan nomor : 14/G/2022/ PTUN.PL tertanggal 14 Juli 2022 diantaranya Mengadili : Menyatakan :

1. Tidak menerima gugatan dari Penggugat terhadap objek sengketa/ berupa keputusan Bupati Buol nomor : 863.31/10.06/ BKPSDM/2021 Tanggal 5 Oktober 2021 tentang keputusan pembebasan sementara dari tugas jabatan atas nama Drs Muhamad, NIP : 96508162000121005.
2. Tidak menerima gugatan dari Penggugat terhadap objke sengketa II berupa keputusan Bupati Buol nomor : 821.2/ 95.08/ BKPSDM/ Tanggal 8 November 2021, tentang pemberhentina dari jabatan pimpinan tinggi pratama atasnama Drs.Muhamad, NIP 96508162000121005.
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.
4. Menghukum penggugat untuk biaya perkara sejumlah Rp.390.000,00,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

Sementara itu, terkait putusan PTUN Palu, Mantan Kepala BKPSDM Drs Muhamad belum berhasil dikonfiramasi media ini setelah berita ini diturunkan. [Rpg]