Oleh : Abdussalam Bonde
Badan Permusyawatan Desa yang disingkat BPD merupakan “balancing agency” yang diperlukan untuk mengimbangi kewenangan Kepala Desa.
Sebagai bentuk pelembagaan demokrasi di tingkatan desa, BPD perlu diperkuat secara administratif dari aspek pemerintahan desa (pemdes) dan diperkuat secara mandiri/swadaya.
Penguatan BPD dari aspek Pemdes harus berupa jaminan bahwa perempuan terwakili dalam komposisi keanggotaan BPD dengan jumlah paling sedikit 30% dari seluruh anggota.
Pemdes harus menjamin bahwa BPD memiliki sekretariat yang layak, dan memperoleh hak anggaran operasional serta tunjangan sesuai dengan Rencana Kerja BPD.
Menguatkan BPD tidak hanya dengan melengkapi fasilitas kerja yang dibutuhkan atau memenuhi kewajiban normatif, melainkan juga dengan cara menciptakan mekanisme dialog yang aman dan nyaman dengan warga Desa.
Rasa aman dan nyaman untuk berdialog, apalagi mengadu menjadi syarat penting mengingat dari pengalaman banyak Desa, BPD maupun kelompok atau lembaga pengaduan yang dibentuk Desa tidak berjalan efektif.
Menguatkan BPD tidak hanya dengan melengkapi fasilitas kerja yang dibutuhkan atau memenuhi kewajiban normatif, melainkan juga dengan cara menciptakan mekanisme dialog yang aman dan nyaman dengan warga Desa.
Rasa aman dan nyaman untuk berdialog, apalagi mengadu menjadi syarat penting mengingat dari pengalaman banyak Desa, BPD maupun kelompok atau lembaga pengaduan yang dibentuk Desa tidak berjalan secara efektif.
Mengapa warga tidak memanfaatkan BPD atau kelompok/lembaga pengaduan di Desa? Dari hasil pengamatan dan dialog dengan warga diketahui alasannya karena warga takut atau merasa tidak nyaman kalau harus mengadu.
Yang terjadi kemudian adalah warga desa menjadikan media sosial sebagai wadah mengadu, menyalurkan aspirasinya disebabkan fungsi BPD tidak jalan.
Musyawarah Desa merupakan forum tertinggi di Desa yang membahas, menyepakati dan memutuskan berbagai hal-hal strategis di Desa, termasuk juga mengalurkan aspirasi masyarakat desa.
Untuk itu, penguatan atau peningkatan kapasitas BPD sangat diperlukan untuk mengoptimalkan peran BPD dalam menampung, menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Dengan harapan, BPD bersama pemerintah desa dapat bersinergi demi mewujudkan pembangunan di desa agar mencapai desa yang maju, mandiri dan berkeadilan sosial.
(** Penulis adalah Kadis BPMD Kab.Bolmong/Ketua DPD KNPI Bolmong)
