Suarautara.com , Kotamobagu – Penjabat Wali Kota Kotamobagu, Abdullah Mokoginta, S.H., M.Si., menghadiri kegiatan Koordinasi Nasional Kesiapan Kepala Daerah untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia. Acara ini berlangsung di Ecovention Ancol, Jakarta Utara, Selasa 17 September 2024.
Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan kepala daerah dalam menjaga netralitas ASN guna memastikan kualitas demokrasi yang lebih baik pada Pemilihan Kepala Daerah serentak yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024. Koordinasi ini penting untuk memperkuat pengawasan terhadap ASN agar tidak terlibat dalam politik praktis, sehingga proses pemilu dapat berjalan dengan jujur, adil, dan transparan.
Salah satu momen penting dalam kegiatan ini adalah pembacaan Deklarasi Kepala Daerah untuk menjaga netralitas ASN dalam Pemilihan Serentak 2024. Deklarasi tersebut dibacakan oleh Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Pj. Bupati Biak Numfor, dan Pj. Wali Kota Palembang.
Deklarasi ini mempertegas komitmen pemerintah daerah dalam menjaga netralitas ASN dan mencegah keterlibatan mereka dalam politik praktis selama masa pemilu.
Penjabat Wali Kota Kotamobagu, Abdullah Mokoginta, juga telah menekankan pentingnya netralitas ASN dalam setiap kesempatan. Beliau selalu menghimbau seluruh ASN, Sangadi, Lurah, dan perangkat pemerintahan di Kota Kotamobagu agar tetap menjaga netralitas dalam menyambut Pemilihan Kepala Daerah serentak yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang. Pesan ini terus disampaikan untuk memastikan bahwa ASN tetap fokus pada tugas pelayanan publik dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis.
Kegiatan Koordinasi Nasional ini menegaskan kembali pentingnya peran Bawaslu dan pemerintah daerah dalam mengawasi jalannya pemilihan, agar berlangsung dengan bersih, adil, dan netral.
Turut hadir Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Rahmat Bagja, S.H., LL.M., bersama anggota Bawaslu lainnya, serta beberapa pejabat negara seperti Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Drs. Haryomo Dwi Putranto, M.Hm., perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), serta para Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia.
(Alfian wowiling)
