SUARAUTARA.COM, BUOL – Pemerintah Desa (Pemdes) Jatimulya, Kecamatan Tiloan, mengambil langkah proaktif dalam mengamankan aset desa eks transmigrasi. Pada Sabtu (14/03), Pemdes memasang papan informasi batas di areal seluas sekitar ±214 hektar yang saat ini juga menjadi objek pengukuran kadastral atas permohonan PT. Hardaya Inti Plantation (HIP).
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari verifikasi dokumen negara, yaitu Surat Keputusan Menteri Pertanian Tahun 1994 dan Dokumen Tata Batas Tahun 1998. Melalui pemasangan papan informasi tersebut, Pemdes Jatimulya ingin memastikan adanya kejelasan informasi fisik di lapangan agar proses pengukuran berjalan sesuai koridor hukum.
Transparansi dan Kepastian Hukum
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Desa Jatimulya, Mohammad Hasim, menjelaskan bahwa pemasangan papan informasi bertujuan memberikan acuan yang jelas bagi semua pihak, termasuk tim pengukur dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN).
“Tujuan kami adalah keterbukaan informasi. Kami ingin memastikan bahwa titik-titik koordinat yang sah sesuai sejarah transmigrasi dapat terlihat jelas secara fisik di lapangan. Ini adalah bentuk pengamanan aset agar tidak terjadi tumpang tindih dalam proses pendaftaran tanah,” jelas Hasim.
Sesalkan Minimnya Koordinasi Tim Lapangan
Meski mengedepankan semangat koordinasi, Sekretaris Desa Jatimulya Isda Purnama menyayangkan sikap tim pengukur di lapangan yang dinilai kurang membuka ruang komunikasi.
Menurutnya, Pemdes sempat mengajak tim tersebut untuk melakukan sinkronisasi data, namun ajakan itu ditolak dengan alasan petugas di lapangan bukan pihak yang berwenang mengambil keputusan.
“Kami sangat menyayangkan adanya pernyataan ‘bukan pemutus’ di lapangan. Padahal, kehadiran pemerintah desa sebagai saksi batas merupakan syarat mutlak dalam pendaftaran tanah sesuai aturan negara. Jika koordinasi di awal saja tertutup, bagaimana kita bisa menjamin akurasi datanya nanti?” tegas Isda.
Menjaga Kondusifitas Menjelang Hari Raya
Mengingat proses pengukuran belum selesai sepenuhnya dan akan memasuki masa libur hari raya, Pemdes Jatimulya memasang papan informasi lebih awal. Hingga saat ini, belum ada jadwal resmi lanjutan pengukuran dari pihak Kanwil BPN.
“Karena pengukuran akan dilanjutkan setelah hari raya, papan informasi ini menjadi penanda penting agar kedaulatan wilayah desa tetap terjaga selama masa jeda tersebut. Kami tidak ingin ada aktivitas klaim fisik baru yang merugikan masyarakat saat pengawasan sedang dalam masa libur,” tambahnya.
Langkah Lanjutan
Dalam proses ini, Pemdes Jatimulya juga melibatkan tenaga teknis pertanahan untuk memastikan titik pemasangan papan informasi memiliki tingkat akurasi yang tinggi.
Selain langkah fisik di lapangan, pemerintah desa juga akan menyampaikan surat sanggahan resmi kepada Bupati Buol dan Kanwil BPN Sulawesi Tengah. Persoalan tersebut juga telah dilaporkan ke tingkat pusat melalui kanal pengaduan nasional SP4N-LAPOR!.
“Langkah selanjutnya, kami mendesak adanya forum ‘Adu Data’ yang transparan setelah libur hari raya. Kami siap menunjukkan bukti-bukti autentik bahwa areal yang dimanfaatkan pihak perusahaan sejak tahun 1996 tersebut secara yuridis adalah aset desa dan cadangan transmigrasi yang harus dikembalikan peruntukannya bagi masyarakat,” pungkas Isda Purnama.[Red]
