Buol, Suarautara.com – Pemerintah Kabupaten Buol bersama Tim Penilai Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan penilaian kinerja terhadap delapan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting tahun 2024. Kegiatan ini digelar di Kantor Bupati Buol pada Kamis 15 Mei 2025 dibuka langsung oleh Wakil Bupati Buol, Dr. Moh. Nasir Dj. Daimaroto, SH., MH.
Penilaian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi delapan aksi konvergensi berjalan di daerah tersebut serta untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan langkah perbaikan yang dibutuhkan guna menekan angka stunting yang masih tinggi.
“Diperlukan kerja lintas sektor dan kolaborasi menyeluruh. Penanganan stunting tidak bisa dilakukan secara parsial. Butuh keterpaduan program dari Dinas Kesehatan, Bappeda, Dinas PUPR, PMD, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, PKK hingga kepala desa dan camat. Hanya dengan sinergi, kita bisa mewujudkan zero new stunting,” ujar Wakil Bupati Buol dalam sambutannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pelaksananaan aksi konvergensi penurunan Stunting dilakukan melalui pelaksanaan delapan aksi konvergensi, diantaranya: analisis situasi, rencana kegiatan, Rembuk Stunting, Perwali/Perbup Peran Desa/Kelurahan, Pembinaan Kader Pembangunan Manusia, Sistem Manajemen Data, Pengukuran dan Publikasi Data Stunting, serta Reviu Kinerja Tahunan. Penilaian terhadap delapan aksi ini menjadi tolak ukur dalam keberhasilan penanganan stunting yang telah dilakukan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Buol selama tahun 2024.
Wakil Bupati menegaskan bahwa penilaian ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan refleksi untuk melihat efektivitas intervensi yang dilakukan pemerintah daerah.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Sekretaris Daerah Kabupaten Buol Dadang, SH., MH, Ketua TP PKK Kabupaten Buol Ny. Sintha Triwibowo,
Tim Penilai Provinsi Sulawesi Tengah yang dipimpin oleh Dr. Jamaludin Sakung, M.Kes, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, Kepala Desa, perwakilan lembaga vertikal, organisasi wanita, Kader Posyandu dan kader pembangunan manusia.
Kegiatan ini juga menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi lintas sektor guna menyusun strategi percepatan yang lebih efektif. Pemkab Buol berkomitmen menjadikan hasil evaluasi ini sebagai acuan dalam perbaikan kebijakan dan pelaksanaan program ke depannya.
Humas Diskominfostandi
