Suarautara.com, Banggai – Pemerintah Kabupaten Banggai melalui Dinas Sosial mulai memperkuat koordinasi lintas instansi untuk menangani persoalan sosial, mulai dari orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), pengemis, pemulung hingga anak jalanan terlantar.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi penyusunan Rancangan Keputusan Bupati Banggai tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan ODGJ, pengemis, pemulung, dan anak jalanan terlantar di Kabupaten Banggai, Rabu (14/10/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Umum Dinas Sosial Kabupaten Banggai itu dipimpin Kepala Dinas Sosial, Hariadi Bola, S.H., dan dibuka oleh Bupati Banggai yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Mujiono, S.H., M.H.
Pembentukan tim terpadu ini diarahkan untuk membangun mekanisme penanganan masalah sosial yang lebih terstruktur, terkoordinasi, dan berkelanjutan.
Pemerintah daerah menilai, persoalan tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai instansi agar penanganannya tidak berjalan sendiri-sendiri.
Perjelas Tugas Tim Kabupaten dan Kecamatan
Dalam pembahasan rapat, peserta memfokuskan perhatian pada pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota tim, baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan.
Selain itu, rapat membahas alur kerja penanganan di lapangan, mulai dari identifikasi, pelaporan, penjangkauan hingga tindak lanjut sesuai tugas dan kewenangan setiap instansi.
Kejelasan mekanisme tersebut dinilai penting agar setiap unsur yang terlibat memahami peran masing-masing ketika menghadapi persoalan sosial di wilayah Kabupaten Banggai.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai, Hariadi Bola, menekankan pentingnya kesamaan pemahaman dan komitmen seluruh anggota tim dalam menyusun rancangan keputusan tersebut.
Dengan pembagian peran yang jelas, tim terpadu diharapkan tidak sekadar terbentuk secara administratif, tetapi mampu menjadi wadah koordinasi dan tindakan bersama dalam menangani berbagai persoalan sosial.
Dalam rapat koordinasi tersebut juga melibatkan sejumlah perangkat daerah dan unsur terkait, di antaranya Sekretariat Daerah, Bappeda, BPKAD, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perhubungan, serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Turut dilibatkan RSUD Kabupaten Banggai, Bagian Hukum, Bagian Tata Pemerintahan, camat se-Kabupaten Banggai, unsur kepolisian, puskesmas, dan pendamping sosial.
Keterlibatan lintas sektor ini diperlukan karena penanganan ODGJ dan kelompok masyarakat rentan tidak hanya berkaitan dengan persoalan sosial, tetapi juga menyangkut pelayanan kesehatan, ketertiban umum, administrasi kependudukan, serta perlindungan masyarakat.
Didalam diskusi, masing-masing perwakilan instansi diberikan kesempatan menyampaikan pandangan, masukan, dan usulan mengenai pembagian tugas, mekanisme koordinasi, hingga kemungkinan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan di lapangan.
Dengan adanya masukan tersebut menjadi bagian dari upaya merumuskan keputusan yang dapat diterapkan sesuai fungsi dan kewenangan setiap instansi.
Harapan besar melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Banggai berupaya menyiapkan landasan kerja bersama agar penanganan ODGJ, pengemis, pemulung, dan anak jalanan terlantar dapat dilakukan secara lebih terarah.
Tak hanya itu ke depan, tim terpadu diharapkan mampu memperkuat respons lintas instansi, mulai dari penjangkauan hingga tindak lanjut terhadap individu yang membutuhkan penanganan.
Di sisi lain, pelaksanaan penanganan tetap perlu memperhatikan hak, keselamatan, kondisi kesehatan, serta kebutuhan setiap individu yang ditangani.
Sehingga Dinas Sosial Kabupaten Banggai bersama instansi terkait diharapkan dapat menerjemahkan hasil koordinasi tersebut ke dalam mekanisme kerja yang jelas dan dapat dilaksanakan di lapangan.
Dengan demikian, pembentukan tim terpadu diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat pelayanan sosial sekaligus meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Banggai.(AM’oks69).
