SUARAUTARA.COM, Buol – Unjuk rasa yang dilakukan oleh Forum Kepala desa, Senin (17/01/2022) di gedung DPRD Buol menentang keras adanya surat Edaran dari Sekda terkait Larangan pemberhentian perangkat Desa yang ditujukan kepada Camat Se-kabupaten Buol pada tanggal 06 Januari 2022 pekan lalu.
Unjuk rasa para Kepala Desa itu dipimpin langsung Kades Goamonial, Kecamatan Momunu Rudi Harun bersama dengan kades lainnya.
Sehubungan dengan meningkatnya Intensitas Pengaduan Terkait Tindakan Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa diluar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berdampak banyaknya permasalahan di tingkat Desa, antara perangakat desa dan kepala Desa maka disampaikan kepada para Camat untuk kembali menegaskan kepada Kepala Desa agar memperhatikan:
1.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83Tahun 2015,Tentang Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan Perubahannya dengan peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 67 Tahun 2017.
2.Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2017,tentang Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
3.Surat Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementrian Dalam Negeri Nomor.140/39/BPD Tanggal 30 Januari 2022,Perihal Pembinaan Dan Pengawasan Penyelengaraan pemerintahan Desa
4.Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/1682/SJ.Tanggal 02Maret 2021,Perihal Pembinaan Dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan Desa
5.Fakta Integritas Pelantikan Kepala Desa Tahun 2021.
Maka sehubungan Dengan poin 1 sampai 5 tersebut diatas Disampaikan Kepada saudara Camat Agar Kepala Desa Tidak menerbitkan SK Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa yang tidak sesuai Ketentuan.
Dengan Beredarnya Surat Edaran tersebut, serentak seluruh Kepala Desa di 42 Desa Di Kabupaten Buol memprotes lewat Aksi Damai Dihalaman Kantor DPRD Kabupaten Buol.
“Adapun tuntutan Aksi Form Kepala Desa, yakni mencabut pakta Integritas, mencabut surat Edaran Sekretaris Daerah yang ditujukan Kepada para Camat di Kabupaten Buol,” ujar Kepala Desa Mangubi Sartiano Timumun dalam orasi menyampaikan Aspirasinya.
Rudi menegaskan, Pakta Integritas tidak boleh diberlakukan pada pejabat politik yang dipilih langsung oleh Rakyat. “Maka dari itu harus dihapuskan mulai hari Ini, dan ini adalah suatu pembohongan publik,” katanya.
Aksi Form Kades Berlangsung Damai dan diterima oleh para Wakil Rakyat dengan melakukan hearing.
Tampak wakil Ketua DPRD, Ahmad Takuloe menerima para demonstran itu untuk dilakukan hearing bersama para utusan Forum Kades Buol.
Setelah usai hearing aksi bergerak ke Kantor Bupati Buol dengan dikawal kepolisian Resort Buol dan Satuan polisi Pamong Praja, Kabupaten Buol,[can]
