Suarautara.com, Buol – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buol menuntaskan salah satu tahapan penting dalam persiapan pembangunan Sekolah Rakyat (SR). Hak atas lahan milik Suwarno K. Baddi di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, resmi dilepaskan kepada negara dan selanjutnya diserahterimakan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Buol, Jumat (23/10/2026).
Penyerahan tersebut menjadi bagian dari pemenuhan persyaratan pembangunan Sekolah Rakyat, sekaligus memperkuat kesiapan lahan yang sebelumnya telah dikoordinasikan Pemkab Buol bersama pemerintah pusat.
Langkah ini merupakan tindak lanjut koordinasi lintas kementerian yang dilakukan Bupati Buol H. Risharyudi Triwibowo bersama Wakil Bupati Dr. Moh. Nasir Dj. Daimaroto pada 21–22 September 2026.
Dalam rangkaian pertemuan tersebut, rombongan Pemkab Buol melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, kemudian melanjutkan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum.
Dalam pertemuan itu, Pemkab Buol memaparkan progres pemenuhan Readiness Criteria (RC), baik dari aspek administrasi maupun teknis. Pemerintah daerah juga menyampaikan komitmen penyelesaian tata letak atau site plan serta pembebasan lahan paling lambat 30 Oktober 2026.
Kesiapan lokasi turut ditindaklanjuti melalui peninjauan lapangan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan Sulawesi Tengah pada 29 September 2026.
Dalam peninjauan tersebut, Pemkab Buol didorong mempercepat penerbitan Surat Keputusan (SK) Penetapan Lokasi (Penlok) dari Kementerian Sosial.
Dokumen tersebut menjadi dasar bagi satuan kerja untuk mengusulkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yang diperlukan dalam pelaksanaan tahapan teknis, termasuk pengujian tanah, sondir, dan pekerjaan pendukung lainnya.
Berdasarkan informasi Tim Fasilitasi Sekolah Rakyat di Jakarta, Kabupaten Buol masuk dalam 10 kabupaten prioritas nasional untuk penerbitan SK Penlok. Seluruh dokumen pendukung, kesiapan lokasi, serta persyaratan tambahan disebut telah diselesaikan bersama pemilik lahan.
Di sisi lain, pekerjaan pematangan lahan melalui metode cut and fill terus berjalan. Pemkab Buol juga tengah menyiapkan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) sebagai bagian dari persyaratan pembangunan.
Dengan selesainya pelepasan hak atas tanah dan penyerahan lahan kepada PUPR, Pemkab Buol berharap Kementerian Sosial segera menerbitkan SK Penlok.
Sehingga Kementerian Pekerjaan Umum dapat melanjutkan tahapan teknis berikutnya hingga pembangunan fisik Sekolah Rakyat di Kabupaten Buol dapat segera direalisasikan.***









