Boltim, SuaraUtara.com— Direktur Intelijen Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI) Andy riyadhi mengambil sikap tegas terhadap kasus perusakan kawasan hutan lindung Simbalang. dan menyatakan akan mengawal secara ketat proses hukum terkait pengamanan 4 unit alat berat jenis eksavator oleh Polres Bolaang Mongondow Timur (Boltim).
Eksavator-eksavator tersebut sebelumnya diamankan aparat kepolisian karena diduga kuat digunakan untuk membuka aktivitas penambangan ilegal di kawasan Hutan Lindung Simbalang.
Komitmen Kawal Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu
Dir-Intel LAKRI menyampaikan bahwa langkah pengamanan yang dilakukan oleh jajaran Polres Boltim patut diapresiasi. Namun, ia menegaskan bahwa pengawalan ketat tetap diperlukan guna memastikan proses hukum berjalan transparan, profesional, dan menyentuh seluruh pihak yang terlibat—baik pelaku di lapangan maupun para pemodal (cukong) di balik aktivitas ilegal tersebut.
Kami mengapresiasi gerak cepat Polres Boltim dalam mengamankan barang bukti berupa 4 unit eksavator. Namun, LAKRI akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas agar tidak ada pihak yang lolos dari jerat hukum. Perusakan hutan lindung demi kepentingan segelintir orang adalah kejahatan serius terhadap lingkungan dan masa depan daerah,” tegas Dir-Intel LAKRI.
Ancaman Serius bagi Ekosistem Hutan Lindung Simbalang
Kawasan Hutan Lindung Simbalang memiliki fungsi ekologis yang sangat vital bagi wilayah Boltim dan sekitarnya, termasuk sebagai penyangga sistem air dan pencegah bencana alam seperti longsor serta banjir bandang.
Aktivitas penambangan liar menggunakan alat berat dinilai telah menyebabkan kerusakan parah pada struktur tanah dan vegetasi hutan. LAKRI mendesak agar penyidik kepolisian tidak hanya berhenti pada operator alat berat, melainkan segera menetapkan aktor intelektual dan pemilik modal sebagai tersangka utama.
Langkah Strategis yang Didorong LAKRI:
**Transparansi Penyidikan:**
Meminta Polres Boltim untuk membuka perkembangan kasus ini secara berkala kepada publik agar tercipta penegakan hukum yang akuntabel.
Penyelidikan Aliran Dana dan Jaringan: Mengusut tuntas siapa saja yang mendanai operasional eksavator di dalam kawasan hutan lindung tersebut.
**Pemulihan Lingkungan:**
Mendorong penerapan pasal berlapis, termasuk Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UUPPH) serta UU Lingkungan Hidup, agar para pelaku juga dibebankan sanksi pemulihan lahan.
LAKRI menegaskan akan terus memantau setiap tahapan persidangan hingga putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkracht), demi memastikan efek jera bagi para pelaku perusakan lingkungan di Sulawesi Utara.
(Rinto)
