Suarautara.com, Banggai – Pemerintah Kabupaten Banggai terus mendorong peningkatan kualitas pengawasan internal melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Inspektorat Daerah.
Salah satu langkah yang dilakukan yakni menggelar Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Best Western Plus Coco Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah, pada 9–13 November 2026.
Kegiatan selama lima hari tersebut diikuti 30 peserta yang terdiri atas auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai.
Pelaksanaan diklat merupakan hasil kerja sama Pemerintah Kabupaten Banggai dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) BPKP melalui pola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Ketua Panitia Penyelenggara, Sri Minarni, dalam laporannya menyampaikan bahwa peserta akan mengikuti pembelajaran sebanyak 50 jam pelajaran. Materi disampaikan oleh narasumber dari Pusdiklatwas BPKP dan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah.
Dalam sambutan Bupati Banggai yang disampaikan pada pembukaan kegiatan, pemerintah daerah menekankan pentingnya peningkatan kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai ketentuan.
Pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu sektor yang membutuhkan perhatian serius. Selain berkaitan langsung dengan pelaksanaan pembangunan, sektor ini juga memiliki potensi risiko penyimpangan apabila tidak diawasi secara cermat.
Karena itu, auditor dituntut tidak hanya memahami prosedur pemeriksaan, tetapi juga memiliki kemampuan analisis, integritas, serta ketelitian dalam mengidentifikasi potensi permasalahan.
Materi pelatihan mencakup pemahaman proses pengadaan barang dan jasa, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan audit. Peserta juga mendapatkan pembekalan mengenai pemanfaatan teknologi informasi melalui sistem electronic audit (e-audit).
Plt. Kepala Perwakilan BPKP, Abdul Karim, mengapresiasi dukungan Bupati Banggai terhadap pengembangan kompetensi aparatur pengawasan internal pemerintah.
Ia menilai, dinamika regulasi dan perkembangan sistem pengadaan pemerintah menuntut auditor untuk terus memperbarui pengetahuan dan meningkatkan kemampuan teknis.
Terlebih, penggunaan sistem elektronik seperti e-purchasing dan e-katalog semakin berkembang dalam transaksi pengadaan pemerintah. Kondisi tersebut membutuhkan pola pengawasan yang mampu mengikuti perkembangan teknologi.
Menurutnya, pemanfaatan e-audit dapat membantu auditor menelusuri transaksi yang menunjukkan karakteristik tidak biasa, anomali, maupun indikasi ketidakwajaran.
Dengan dukungan teknologi, pengawasan diharapkan tidak hanya dilakukan setelah kegiatan selesai, tetapi juga mampu mengidentifikasi risiko sejak dini.
Abdul Karim turut mengingatkan sejumlah persoalan yang sering muncul dalam pemeriksaan pengadaan barang dan jasa, seperti kemahalan harga, kekurangan volume pekerjaan, hasil pengadaan yang tidak dimanfaatkan, hingga ketidaksesuaian spesifikasi dengan persyaratan kontrak.
Ia menegaskan bahwa tugas auditor tidak berhenti pada identifikasi temuan. Aspek yang tidak kalah penting adalah memastikan rekomendasi hasil pemeriksaan ditindaklanjuti secara optimal, terutama terhadap temuan yang berdampak pada keuangan negara maupun daerah.
Para peserta juga diharapkan aktif berdiskusi dan berbagi pengalaman selama pelatihan agar kemampuan analisis terhadap berbagai persoalan pengadaan semakin terasah.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Banggai menargetkan peningkatan kualitas pengawasan Inspektorat Daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Namun, peningkatan kompetensi auditor pada akhirnya harus tercermin dalam pelaksanaan pengawasan yang konkret. Kemampuan mendeteksi penyimpangan, mendorong perbaikan, serta memastikan tindak lanjut hasil pemeriksaan menjadi ukuran penting keberhasilan penguatan APIP.
Dengan demikian, auditor diharapkan mampu menjalankan peran strategis sebagai pengawal pembangunan daerah sekaligus memastikan setiap proses pengadaan barang dan jasa berlangsung sesuai aturan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.(AM’oks69).
