Suarautara.com, Banggai – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Banggai merespons sorotan pemberitaan terkait kondisi bangunan Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Bersama pihak kontraktor, PUPR turun langsung ke lokasi untuk meninjau sejumlah bagian bangunan yang dilaporkan mengalami kerusakan.
Dalam peninjauan dilakukan pada Rabu (14/10/2026), dipimpin Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi Dinas PUPR Kabupaten Banggai, I Putu Jati Arsana, ST., MT., bersama tim dan pihak kontraktor.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas pemberitaan media gNews.co.id yang menyoroti kondisi bangunan Kantor DPMPTSP Banggai pada Selasa (13/10/2026).
Di lokasi, tim memeriksa sejumlah bagian bangunan yang menjadi perhatian, sekaligus mengidentifikasi kondisi kerusakan dan mengevaluasi langkah penanganan yang diperlukan.
Berdasarkan informasi proyek yang dihimpun awak media, renovasi Kantor DPMPTSP Kabupaten Banggai dikerjakan oleh CV Putri Andalas dengan nilai kontrak sebesar Rp2.446.000.000 atau sekitar Rp2,44 miliar, dari pagu anggaran sekitar Rp2,55 miliar.
Awak media turut mengikuti peninjauan untuk melihat secara langsung kondisi bangunan serta bagian-bagian yang perlu mendapat perhatian dan perbaikan.
Sehingga itu Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi PUPR Banggai, I Putu Jati Arsana, menjelaskan bahwa peninjauan dilakukan untuk mengetahui jenis dan tingkat kerusakan sekaligus menentukan langkah penanganan berdasarkan kondisi di lapangan.
Lebih lanjut menurut Jati, hasil pemeriksaan menunjukkan adanya sejumlah bagian bangunan yang perlu dievaluasi, termasuk material plafon yang digunakan.
Lebih jauh Ia juga menjelaskan, material plafon tersebut perlu dikaji kembali karena memiliki bobot relatif berat dan berpotensi mengalami kerusakan apabila terkena rembesan air.
Selain itu, kondisi geografis Kabupaten Banggai yang memiliki potensi gempa bumi juga menjadi salah satu pertimbangan dalam pemilihan material konstruksi.
Kedepan dalam penggunaan material ini menjadi bahan evaluasi kami untuk pekerjaan ke depan. Kita perlu mempertimbangkan material yang lebih sesuai dengan kondisi daerah, termasuk dari sisi keamanan, fleksibilitas, dan kemudahan perawatan,” ujar Jati pada awak media saat memberikan penjelasan di lokasi
Oleh sebab itu Ia berharap, evaluasi tersebut dapat menjadi bahan pembelajaran dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi berikutnya, terutama dalam menentukan material yang sesuai dengan karakteristik bangunan dan kondisi wilayah Kabupaten Banggai.
Sementara itu, pihak kontraktor, H. Anto Adam, yang turut mengikuti pemeriksaan kondisi bangunan, menyatakan kesiapannya untuk melakukan perbaikan terhadap sejumlah bagian yang menjadi perhatian dalam peninjauan tersebut.
Pada awak media Anto menjelaskan, masa pemeliharaan pekerjaan berdasarkan kontrak telah berakhir. Meski demikian, pihaknya menyatakan tetap memiliki tanggung jawab moral terhadap hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan.
Menurutnya, komitmen untuk melakukan perbaikan merupakan bentuk kepedulian terhadap kualitas pekerjaan, terlebih bangunan tersebut digunakan untuk menunjang pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.
Kami siap bertanggung jawab untuk memperbaiki bagian-bagian yang memang perlu diperbaiki. Rencananya, pekerjaan akan kami upayakan pada Sabtu dan Minggu agar tidak mengganggu aktivitas pelayanan di kantor,” ungkap Anto.
Ia juga mengakui bahwa ketelitian pekerja, evaluasi pelaksanaan pekerjaan, serta pengawasan di lapangan merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
Apabila perbaikan belum dapat diselesaikan sesuai waktu yang direncanakan, pihak kontraktor akan mempertimbangkan untuk melanjutkan pekerjaan pada akhir pekan berikutnya.
Kualitas Pekerjaan Jadi Perhatian Publik
Peninjauan yang dilakukan PUPR bersama pihak kontraktor menjadi tindak lanjut atas sorotan terhadap kondisi bangunan Kantor DPMPTSP Kabupaten Banggai.
Tahap selanjutnya adalah memastikan bagian-bagian yang mengalami kerusakan ditangani berdasarkan hasil evaluasi teknis di lapangan. Realisasi perbaikan juga menjadi hal penting untuk melihat sejauh mana komitmen yang telah disampaikan pihak kontraktor dapat diwujudkan.
Masyarakat berkepentingan agar penggunaan anggaran pembangunan dan renovasi fasilitas publik sejalan dengan kualitas hasil pekerjaan.
Dengan demikian, bangunan pemerintah dapat dimanfaatkan secara aman, layak, dan optimal untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.
Perkembangan hasil evaluasi serta pelaksanaan perbaikan diharapkan menjadi bagian dari keterbukaan informasi publik, sekaligus memastikan persoalan kondisi bangunan Kantor DPMPTSP Banggai mendapatkan tindak lanjut yang jelas.(AM’oks69).
