SuaraUtara.com, Buol – Informasi yang menyebut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan persoalan pengelolaan APBD Kabupaten Buol hingga mencapai Rp70,7 miliar dibantah Inspektorat Kabupaten Buol.
Kepala Inspektorat Kabupaten Buol, Wahida, menegaskan angka Rp70,7 miliar tersebut tidak tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas pengelolaan keuangan APBD Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2025.
“Angka Rp70 miliar itu tidak tahu dari mana angkanya,” ujar Wahida saat memberikan klarifikasi terkait informasi yang beredar.
Menurut Wahida, dokumen yang menjadi dasar pemeriksaan adalah LHP BPK Nomor 19.B/T/LHP/DJKPN-VI.PLU/PPD.01/05/2026 tertanggal 25 Mei 2026. Dalam dokumen tersebut, kata dia, tidak terdapat angka temuan hingga Rp70 miliar.
“Bahkan untuk LHP, data bersumber dari LHP BPK Nomor 19.B/T/LHP/DJKPN-VI.PLU/PPD.01/05/2026 tanggal 25 Mei 2026, tidak ada angka sebesar itu,” tegasnya.
Meski demikian, Inspektorat membenarkan BPK menemukan sejumlah permasalahan dalam pengelolaan keuangan APBD Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2025.
Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, total nilai temuan tercatat sebesar Rp2.664.898.323,61, dengan jumlah rekomendasi mencapai Rp1.646.600.721,29.
“Dapat disampaikan bahwa temuan pemeriksaan atas Pengelolaan Keuangan APBD Kabupaten Buol TA 2025, besaran temuan Kabupaten Buol Rp2.664.898.323,61 dengan jumlah rekomendasi Rp1.646.600.721,29,” jelas Wahida.
Dari total temuan itu, terdapat nilai kerugian daerah sebesar Rp2.112.247.322.
Namun, sebagian kerugian telah diselesaikan sebelum LHP diterbitkan, yakni sebesar Rp942.240.202.
Dengan demikian, nilai rekomendasi akhir kerugian daerah yang masih harus ditindaklanjuti tercatat sebesar Rp1.170.007.121.
Wahida mengatakan Pemerintah Kabupaten Buol melalui perangkat daerah terkait terus mengejar penyelesaian rekomendasi BPK, baik yang berkaitan dengan administrasi maupun keuangan.
Untuk tindak lanjut hasil pemeriksaan APBD Tahun Anggaran 2025, progresnya saat ini disebut telah mencapai sekitar 40 persen lebih.
Sementara itu, capaian tindak lanjut seluruh rekomendasi BPK RI berdasarkan kinerja Semester I Tahun 2026 telah mencapai 76 persen. Capaian tersebut menempatkan Kabupaten Buol pada peringkat keempat di Sulawesi Tengah, berdasarkan data yang disampaikan Inspektorat.
“Untuk capaian prosentase tindak lanjut seluruh rekomendasi BPK berdasarkan kinerja Semester I 2026 ada di angka 76 persen, yang merupakan peringkat empat di Sulteng,” ungkapnya.
Inspektorat Kabupaten Buol menargetkan capaian tersebut terus meningkat hingga akhir 2026.
Untuk tindak lanjut temuan APBD Tahun Anggaran 2025, target yang dipatok mencapai 90 persen. Sedangkan untuk seluruh rekomendasi BPK RI, ditargetkan minimal 80 persen.
“Atas kondisi ini, di akhir tahun kami optimis bisa mencapai target 90 persen untuk capaian tindak lanjut temuan APBD 2025 dan minimal 80 persen untuk seluruh temuan BPK RI,” pungkas Wahida.
Dengan demikian, angka Rp70,7 miliar yang beredar perlu dikonfirmasi kembali berdasarkan dokumen pemeriksaan resmi. Berdasarkan angka yang disampaikan Inspektorat Kabupaten Buol, total temuan dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan APBD TA 2025 tercatat Rp2,66 miliar, bukan Rp70,7 miliar.***
