Suarautara.com, Banggai – Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai di bawah kepemimpinan Bupati Ir. H. Amirudin, S.P., M.P., M.M., dan Wakil Bupati Drs. H. Furqanuddin Masulili, M.M.
Bergerak cepat menyukseskan Program Strategis Nasional (PSN) 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Banggai, program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tersebut kini tengah berjalan intensif.
Kepala Disperkimtan Banggai, Mulsandi, S.T., M.T., menegaskan seluruh proses pengusulan hingga realisasi bantuan rumah ini bersifat gratis tanpa ada pungutan biaya apa pun.
Saya tegaskan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Banggai, program bedah rumah ini 100 persen gratis, tidak dipungut biaya satu persen pun.
Jika ada oknum atau pihak luar yang mengaku bisa menguruskan lalu meminta sejumlah uang, itu tidak benar. Jangan percaya permainan seperti itu,” ujar Mulsandi saat ditemui awak media di ruang kerjanya, Senin (5/10/2026).
Mulsandi menjelaskan, untuk alokasi tahun 2026, Kabupaten Banggai memperoleh kuota penanganan kurang lebih 300 unit rumah.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 99 unit rumah warga saat ini sedang dalam tahap pengerjaan fisik di lapangan. Meanwhile, 200 unit selebihnya masih dalam proses verifikasi faktual oleh pihak Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan.
Adapun skema bantuan per unit rumah dialokasikan sebesar Rp20 juta dengan konsep penanganan menuju rumah layak huni, yang mencakup Rp17,5 juta untuk pembelian bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tukang.
Penerima manfaat diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang masuk dalam kategori Desil 1 hingga Desil 4 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.
Guna mempercepat dan mempermudah akses pengusulan dari desa/kelurahan, Disperkimtan Banggai meluncurkan terobosan sistem pendaftaran digital berbasis pemindaian kode batang (scan barcode) dan tautan khusus.
Kepala desa, lurah, maupun camat tidak perlu repot lagi datang membawa berkas fisik ke kantor dinas. Cukup scan barcode, isi data, unggah foto kondisi fisik rumah, titik koordinat, e-KTP, KK, serta bukti kepemilikan tanah.
Petugas kami di dinas yang akan memverifikasi sebelum diunggah ke aplikasi sistem My PKP Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman,” terang Mulsandi.
Langkah responsif ini menempatkan Kabupaten Banggai sebagai daerah dengan volume input data tertinggi di Provinsi Sulawesi Tengah dalam aplikasi My PKP. Hingga hari ini, tercatat sebanyak 3.521 unit usulan rumah telah terintegrasi ke dalam sistem basis data pusat.
Senada dengan hal itu, Kepala Bidang Perumahan Disperkimtan Kabupaten Banggai, Rusli Tongko, menambahkan bahwa capaian pendataan Banggai telah melampaui target ambang batas nasional yang ditetapkan Kementerian (1.500 hingga 2.300 unit).
Pemerintah Pusat saat ini sedang memetakan kebutuhan riil di daerah. Karena Banggai menjadi salah satu daerah terbanyak yang menginput data lengkap beserta dokumentasinya, kita optimistis pada alokasi tahun 2027 mendatang Kabupaten Banggai akan mendapatkan porsi bantuan bedah rumah yang jauh lebih besar dari Kementerian,” kata Rusli.
Pemerintah Kabupaten Banggai mengimbau seluruh Pemerintah Desa dan Kelurahan untuk terus mengawal pendataan warga miskin di wilayahnya masing-masing.
Usulan pendataan untuk alokasi tahun 2027 masih terus dibuka hingga November mendatang demi memastikan seluruh warga berhak mendapatkan hunian yang layak, aman, dan sejahtera.(AM’oks69).
