Suarautara.com, Banggai – Inspektorat Kabupaten Banggai menerima kunjungan resmi dari rombongan Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka evaluasi kinerja antar lembaga, Kamis (11/12/2025).
Rombongan tersebut disambut langsung oleh Inspektur Syafrullah Mambuhu, S.STP, didampingi Sekretaris Inspektorat Muhammad Junaidi,dan Irban Wilayah III Furqan Djayamalinta, serta para staf.
Kunjungan berlangsung di Kantor Inspektorat Kabupaten Banggai, Kecamatan Luwuk, dan difokuskan pada sinkronisasi serta evaluasi indikator kinerja utama, kinerja kunci, hingga keselarasan program kerja Inspektorat, Provinsi dan Daerah dengan acuan dari regulasi pemerintah pusat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak saling melakukan pertukaran informasi terkait persiapan menuju penilaian program Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) sesuai amanat Permen PANRB Nomor 90 Tahun 2021.
Program tersebut menekankan peningkatan akuntabilitas, pencegahan korupsi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penguatan birokrasi.
Setiap unit kerja yang diusulkan harus memenuhi sejumlah syarat, di antaranya opini WTP, predikat SAKIP minimal Baik, dan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) tinggi.
Usai pertemuan, Irban Wilayah III, Furqan Djayamalinta, mewakili Inspektur menyampaikan pada awak media bahwa kunjungan Inspektorat Provinsi dilakukan untuk melihat kesesuaian antara indikator kinerja utama (IKU), indikator kinerja kunci (IKK), dan kinerja program Inspektorat Banggai.
Kami sebagai APIP Inspektorat Kabupaten Banggai memastikan seluruh indikator kinerja yang ditetapkan telah sesuai dengan visi misi kepala daerah, mulai dari integritas nasional, penilaian SPI, evaluasi akuntabilitas kinerja, SPIP, kapabilitas APIP, hingga opini BPK dan tindak lanjut hasil pemeriksaan,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa penyampaian LHKPN pejabat daerah, pemenuhan tindak lanjut audit BPK maupun APIP, serta jumlah unit kerja yang diusulkan menuju ZI juga menjadi bagian dari indikator penting yang sedang dievaluasi.
Pada tahun penilaian ini, Inspektorat Banggai mengusulkan Puskesmas Simpang sebagai unit kerja menuju WBK/WBBM.
Verifikasi lapangan telah dilakukan, dan pengumuman predikat diperkirakan keluar antara akhir Desember 2025 hingga Januari 2026.
Bupati Banggai sendiri telah menginstruksikan agar seluruh puskesmas menargetkan pembangunan Zona Integritas demi mewujudkan pelayanan publik yang lebih bersih dan berkualitas.
Dampak dari ZI ini sangat besar, mulai dari peningkatan kualitas layanan hingga penerapan birokrasi bersih dan bebas korupsi,” kata Furqan.
Selain itu, Puskesmas Empung juga disebut telah meraih penghargaan dari Ombudsman terkait pelayanan publik.
Furqan juga menanggapi persepsi publik yang menilai proses tindak lanjut pemeriksaan masih lambat. Menurutnya, Inspektorat Banggai telah bekerja sesuai prosedur dengan keterbatasan SDM yang ada.
Ada pemeriksaan terjadwal, berdasarkan aduan masyarakat, perintah pimpinan, hingga rekomendasi DPR. Semua kami tindak lanjuti, namun tentu sangat membutuhkan waktu dan juga sebuah proses.
Irban Wilayah III terus memastikan bahwa Inspektorat terus memperkuat pengawasan demi membangun budaya birokrasi yang bersih, termasuk persiapan pencanangan Zona Integritas untuk beberapa perangkat daerah pada 2026, seperti Dukcapil, DPMPTSP, rumah sakit, dan seluruh puskesmas se-Kabupaten banggai,” pungkas Furqan.
