Suarautara.com, Banggai – Insiden kurang menyenangkan dialami seorang wartawan yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Banggai, Amrillah Mokoagow, saat meliput kegiatan pelantikan di Kabupaten Banggai, Kamis (19/02/2026).
Peristiwa tersebut terjadi ketika wartawan tengah mengambil gambar dalam rangkaian acara pelantikan. Seorang ajudan Bupati Banggai diduga meneriakkan teguran dan meminta wartawan keluar dari area kegiatan.
Tindakan itu dinilai tidak proporsional dan menimbulkan kekecewaan dari pihak wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik.
Tidak hanya itu, insiden kedua terjadi saat wartawan melakukan wawancara cepat atau doorstop interview.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Handphone yang digunakan untuk merekam pembicaraan disebut sempat dipegang dan diturunkan oleh ajudan tersebut, sehingga mengganggu proses peliputan.
Amrillah Mokoagow menyampaikan bahwa sebagai wartawan, dirinya memahami aturan dan etika peliputan, termasuk teknik wawancara cegat yang tetap memperhatikan jarak aman serta ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Kami sudah memahami batasan dan aturan dalam peliputan, termasuk wawancara cegat. Namun tindakan tersebut membuat kami kecewa,” ujarnya.
Atas kejadian ini, pihak wartawan berharap Bupati Banggai, Amirudin, dapat memberikan teguran kepada ajudannya agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Menurutnya, ajudan seharusnya menjalankan tugas pengamanan secara santun serta tetap menghormati kerja-kerja jurnalistik sebagai bagian dari pilar demokrasi.
Wartawan juga berharap agar komunikasi antara aparat pengamanan dan insan pers dapat terjalin lebih humanis. Hal ini penting agar citra pimpinan daerah tetap terjaga dan tidak tercoreng akibat tindakan individu yang dinilai arogan.
Diketahui, ajudan yang dimaksud disebut berasal dari satuan Korps Brigade Mobil. Namun demikian, hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Banggai terkait insiden tersebut.
Insiden ini menjadi perhatian karena hubungan baik antara pemerintah daerah dan insan pers sangat dibutuhkan demi terciptanya transparansi informasi kepada masyarakat.(AM’oks69)
