Suarautara.com, Banggai – Menindak lanjuti Instruksi Bupati dan Wakil Bupati banggai dalam hal ini Pemerintah daerah melalui Dinas Sosial.
Dan terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran, transparan, dan berbasis data yang valid.
Langkah strategis ini diwujudkan lewat penguatan kapasitas aparatur pemerintah dan petugas pendataan dalam pengelolaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) di Kecamatan Bualemo.
Kegiatan pada Jumat, 16/10/2026 di kecamatan Bualemo, dalam sosialisasi dan bimbingan teknis (bimtek) tersebut melibatkan unsur pemerintah kecamatan, pemerintah desa, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), serta operator SIKS-NG tingkat desa dan kelurahan.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai, Hariadi Bola, S.H., hadir langsung bersama Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Ronal Rizal Pudje, S.STP., M.M., untuk membuka kegiatan secara resmi. Acara ini merupakan rangkaian lanjutan setelah sebelumnya sukses digelar di berbagai wilayah lain, seperti Kecamatan Lamala, Mantoh, Balantak, Bunta, hingga Nuhon.
Dalam arahannya, Hariadi Bola menegaskan bahwa keikutsertaan pemerintah desa dan operator pendataan merupakan bentuk tanggung jawab moral serta pelayanan publik yang mendasar.
“Pemerintah desa dan operator harus memahami DTSEN dan SIKS-NG karena merekalah yang berhadapan langsung dengan masyarakat serta memiliki peran penting dalam memastikan informasi yang disampaikan benar dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Hariadi.
Meski demikian, Hariadi juga sempat menyayangkan ketidakhadiran sejumlah perwakilan pemerintah desa dalam agenda krusial tersebut. Menurutnya, ketidakhadiran dalam peningkatan kapasitas berpotensi menghambat penyampaian informasi penting mengenai data warga miskin dan calon penerima bantuan di tingkat desa.
Materi utama mengenai DTSEN dibawakan secara mendalam oleh Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Banggai, Ronal Rizal Pudje. Ia menekankan bahwa validitas data merupakan kunci utama dalam menentukan ketepatan sasaran program perlindungan sosial.
Selain itu, kegiatan ini turut menghadirkan para narasumber dari berbagai instansi lintas sektoral
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sekretaris Dindukcapil Banggai, Hasanudin Baadi, S.H., memaparkan pentingnya pembaruan data kependudukan termasuk pelaporan warga yang telah meninggal dunia guna menghindari distorsi administrasi kepesertaan bansos.
BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan: Herdiansyah, S.E. memaparkan materi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK), sementara Jamaludin Fakri menjelaskan skema perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) dan Pekerja Rentan. Pemkab Banggai sendiri saat ini menganggarkan pembiayaan kepesertaan bagi sekitar 37.000 tenaga kerja rentan.
Badan Pusat Statistik (BPS) Indra Prasetyo Wibowo memberikan penjelasan teknis mengenai DTSEN dan pembagian desil untuk memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara objektif.
Sebagai penunjang aspek operasional di lapangan, kegiatan dilanjutkan dengan bimbingan teknis penggunaan aplikasi SIKS-NG yang dipandu langsung oleh operator tingkat kabupaten, Auli Rahman, S.P.
Dalam Sesi ini diharapkan mampu mempertajam keterampilan teknis pengisian data sekaligus memperkuat koordinasi antara operator desa, pendamping sosial, dan Dinas Sosial.
Sehingga melalui kegiatan di Bualemo ini, Pemkab Banggai membuktikan bahwa penanganan kemiskinan menuntut sinergi kuat dari berbagai pihak mulai dari perangkat daerah, pemerintah kecamatan/desa, BPS, BPJS, hingga pendamping sosial demi melahirkan basis data yang akurat dan akuntabel.(AM’oks69).
