SUARAUTARA IBUOL – Akibat kebijakan yang tidak pro rakyat dan bersikap arogan, Kepala Desa Maniala Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol, diminta paksa oleh sejumlah Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat bahkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mundur dari jabatannya.
Aksi itu dipicu sikap Kepala Desa yang dinilai arogan, dengan sesuka hatinya memainkan peran sebagai pengguna anggaran yang tebang pilih terhadap masyarakat, kata seorang tokoh yang juga adalah mantan aparat Desa 12/05/2023.
“Coba dibayangkan pak pengadaan sapi tahun 2022 berjumlah 25 ekor, untuk mengelabui sapi berjumlah 25 ekor, dibagilah hanya untuk perangkat desa yang setia dan mengikuti siasat busuk sang kades berjumlah 17 ekor, sisa 8 ekor entah kemana dan tidak satupun masyarakat yang mendapatkan pembagian,” jelas seorang tokoh masyarakat, yang juga adalah salah satu penggagas dalam melengserkan Kepala Desa Isra.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Belum lagi pembangunan batas (Gerbang) antara Desa Momunu dan Desa Ilomuli yang sampai sekarang tidak selesai, sehingga memang kata Mijan panggilan akrab salah seorang Tokoh Masyakat ada dugaan yang tidak benar dalam pengelolaan anggaran dana desa.
Miris lagi kata Mahmud R. Abdulah alis Mijan, “mereka penggagas hingga BPD sudah melayangkan surat bahkan menemui langsung pihak Kecamatan Tiloan dan BPD desa namun sampai sekarang tidak ada kejelasan,” pungkasnya seperti yang dilansir di infokini.com.
Terpisah, Kepala Desa Maniala Isra dikonfirmasi awak media Jum’at, 19/05/2023 saat ditanya terkait pengadaan sapi 25 ekor itu tidak benar, “yang benar adalah 12 ekor telah disepakati oleh BPD dalam rapat seluruh perangkat dan aparat desa, dan yang mendapatkan pembagian sapi 12 ekor, benar adalah seluruh perangkat desa, dengan alasan untuk mengamankan aset desa yang dibagikan terhadap masyarakat secara bergulir,” jelas kades.
Lanjut Kades masalah tapal batas, “memang benar ada keterlambatan, namun ada alasan yang jelas, bahwa pekerja tidak berani beresiko, karena tiang tapal batas berdekatan dengan kabel tegangan tinggi listrik PLN, dan solusinya oleh inspektorat dan PLN, kepala desa memindahkan tiang yang dibiayai oleh desa itu sendiri, dan saat ini anggaran tersebut sudah tersedia,” kata kades dengan begitu tegas.
Selanjutnya terkait isu tokoh masyarakat ingin menonaktifkan Kades Isra, itu sah-sah saja, namun yang disesalkan Kepala Desa Isra adalah para tokoh masyarakat tersebut tidak berkoordinasi untuk meminta klarifikasi dan penjelasan terdahulu terkait masalah yang terjadi di desa.**
