
Suarautara.com, Banggai – Persoalan penataan Kota Luwuk, Kabupaten Banggai, kembali menuai sorotan masyarakat.
Sejumlah persoalan di ruang publik dinilai membutuhkan perhatian serius dan langkah nyata dari organisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah kecamatan hingga kelurahan.
Mulai dari kendaraan yang parkir sembarangan di badan jalan,dan menjadi garasi tetap, serta juga penggunaan knalpot bising, aktivitas truk kontainer dan kendaraan pengangkut alat berat pada jam sibuk, hingga kabel jaringan yang semrawut, menjadi sederet persoalan yang dikeluhkan warga.
Seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya pengawasan lebih intensif terhadap penataan wilayah perkotaan.
Menurutnya, persoalan yang terjadi tidak cukup hanya dicatat dalam laporan administratif, tetapi harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan langsung di lapangan.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah kebiasaan pemilik kendaraan, termasuk pemilik usaha pertokoan, yang memanfaatkan badan jalan sebagai tempat parkir dalam waktu lama.
Padahal, ruang jalan merupakan fasilitas umum yang harus digunakan bersama oleh seluruh masyarakat.
Bagaimana masyarakat bisa nyaman berbelanja kalau ruang parkir di depan pertokoan justru dipenuhi kendaraan pemilik toko sendiri? Jalan umum bukan tempat menyimpan kendaraan pribadi sepanjang hari,” tegasnya.
Menurutnya, Dinas Perhubungan bersama instansi terkait perlu melakukan evaluasi terhadap pengelolaan parkir di kawasan pertokoan. Penertiban juga perlu dilakukan secara konsisten agar badan jalan tidak terus-menerus digunakan sebagai tempat penyimpanan kendaraan.
Selain persoalan parkir, warga turut mempertanyakan pengawasan terhadap kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot tidak sesuai standar atau knalpot brong.
Suara bising kendaraan dinilai mengganggu kenyamanan masyarakat. Karena itu, peran Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas Polresta Banggai dinilai penting dalam melakukan pengawasan serta penindakan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Aktivitas truk kontainer dan kendaraan pengangkut alat berat yang melintas pada jam-jam padat juga perlu mendapat perhatian.
Warga menilai pemerintah perlu mengkaji pengaturan waktu operasional kendaraan angkutan berat, termasuk pengawasan terhadap jalur yang dilalui, agar aktivitas distribusi barang tidak semakin memperparah kepadatan lalu lintas di dalam kota.
Kalau kondisi seperti ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin beberapa tahun ke depan Luwuk semakin sulit mengurai kemacetan. Ruas jalan terbatas, sementara kendaraan semakin banyak dan sebagian ruang jalan justru digunakan untuk parkir,” ungkapnya.
Sorotan warga tidak hanya tertuju pada persoalan lalu lintas, tetapi juga menyangkut pola kerja jajaran pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Ia menilai penataan Kota Luwuk tidak seharusnya selalu menunggu instruksi langsung Bupati dan Wakil Bupati Banggai. Setiap OPD, camat, hingga lurah memiliki tugas dan kewenangan yang harus dijalankan sesuai wilayah kerja masing-masing.
Menurutnya, para pejabat terkait perlu lebih proaktif melihat kondisi wilayah, mengidentifikasi persoalan, serta mengambil langkah penyelesaian tanpa harus menunggu adanya teguran atau kunjungan pimpinan daerah.
Jangan semua harus menunggu Bupati dan Wakil Bupati turun langsung baru bergerak. Ada kepala dinas, camat, dan lurah yang memang memiliki tugas dan tanggung jawab.
Mereka harus memahami kondisi wilayahnya, bukan hanya menunggu laporan di atas kertas,” tegasnya.
Ia berharap jajaran pemerintah daerah membangun pola pengawasan yang lebih aktif. Camat dan lurah, misalnya, dapat melakukan pemantauan rutin terhadap kondisi lingkungan, fasilitas umum, kebersihan, hingga persoalan ketertiban di wilayah masing-masing.
Sementara OPD teknis diharapkan menjalankan fungsi pengawasan dan penanganan sesuai kewenangannya.
Persoalan lain yang turut disorot adalah keberadaan kabel jaringan yang tidak tertata di sejumlah ruas jalan Kota Luwuk.
Warga menilai kabel yang melintang dan semrawut bukan hanya mengganggu keindahan kota, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko keselamatan apabila tidak ditangani dengan baik.
Ia mengingatkan bahwa instruksi Bupati dan Wakil Bupati Banggai mengenai penataan kabel seharusnya diikuti dengan tindakan konkret oleh instansi terkait bersama para pemilik jaringan.
Sudah beberapa kali Bupati dan Wakil Bupati memberikan instruksi agar kabel-kabel yang semrawut ditertibkan.
Tetapi masyarakat masih melihat kondisi yang sama di sejumlah ruas jalan. Jangan sampai instruksi pimpinan hanya berhenti di pemberitaan dan dibaca tanpa ada tindak lanjut,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan setiap arahan pimpinan diterjemahkan menjadi program kerja, pengawasan, serta evaluasi yang terukur.
Penertiban kabel juga membutuhkan koordinasi dengan pihak penyedia jaringan agar proses penataan dilakukan secara terencana dan tidak sekadar memindahkan persoalan dari satu titik ke titik lainnya.
Warga tersebut berharap pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan laporan administratif untuk mengukur keberhasilan penataan kota.
Pengawasan langsung, koordinasi lintas instansi, dan tindak lanjut terhadap setiap pelanggaran dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga ketertiban serta kenyamanan masyarakat.
Jangan bekerja hanya ketika Bupati dan Wakil Bupati berada di lokasi. Pemerintahan bukan sekadar membuat laporan bahwa pekerjaan sudah dilaksanakan. Masyarakat membutuhkan bukti nyata, bukan sekadar laporan di atas kertas,” tutupnya.
Berbagai persoalan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi instansi terkait. Penataan parkir, pengawasan knalpot bising, pengaturan kendaraan angkutan berat, hingga penertiban kabel jaringan membutuhkan langkah yang terkoordinasi dan berkelanjutan.
Kini, masyarakat menunggu tindak lanjut dari OPD teknis, pihak kecamatan, dan kelurahan.
Sebab, wajah Kota Luwuk tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pimpinan daerah, tetapi juga oleh keseriusan seluruh jajaran pemerintahan dalam menjalankan tanggung jawab di wilayah masing-masing.(AM’oks69).











