Suarautara.com, Banggai – Pembangunan Puskesmas Poh di Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, yang berstatus sebagai proyek strategis daerah, kini berada dalam situasi kritis.
Dengan progres fisik yang baru menyentuh angka 25 persen, sementara batas akhir kontrak tinggal menghitung hari, jatuh tempo pada 15 Desember 2026, proyek ini memicu alarm peringatan keras bagi publik.
Sisa volume pekerjaan sebesar 75 persen dalam rentang waktu yang sangat singkat bukan sekadar tantangan biasa, melainkan ancaman nyata terhadap kegagalan penyelesaian proyek. Fasilitas kesehatan yang diidam-idamkan masyarakat ini tidak boleh menjadi korban dari lemahnya perencanaan dan eksekusi di lapangan.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai, Nurmasita Datu Adam, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu evaluasi bersama tim hingga batas akhir kontrak.
Kita menunggu sampai tanggal 15 Desember 2026 masa kontraknya Nanti kita evaluasi bersama tim untuk melihat progresnya,” ujar Nurmasita
Pernyataan tersebut menuai sorotan tajam. Pengendalian proyek dengan progres serendah itu tidak bisa hanya disikapi dengan sikap pasif “menunggu tanggal habis.” Pemerintah daerah, khususnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dituntut bertindak proaktif melalui mekanisme hukum kontrak yang tegas, termasuk menggelar Show Cause Meeting (SCM) atau rapat pembuktian keterlambatan pembangunan.
Penyedia jasa wajib disodori rencana percepatan (action plan) yang terukur. Jika target tersebut diabaikan, maka sanksi administratif hingga pemutusan kontrak harus dieksekusi tanpa kompromi sesuai regulasi yang berlaku. Publik berhak mendesak transparansi: sudah sejauh mana SCM dilakukan, dan apa jaminan nyata kemampuan penyedia menyelesaikan sisa pekerjaan..?
Tidak hanya itu, Inspektorat Kabupaten Banggai memegang peran krusial. Pengawasan tidak boleh hanya di atas kertas atau sekadar uji administrasi. Pemeriksaan fisik di lapangan, verifikasi spesifikasi teknis, hingga audit kesesuaian antara realisasi pembayaran dan progres fisik harus dibuka secara terang-benderang. Jangan sampai pencairan anggaran mendahului capaian riil di lapangan.
Puskesmas Poh adalah simbol peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat. Negara menggelontorkan anggaran besar bukan untuk melahirkan bangunan mangkrak atau fasilitas asal-asalan yang mengorbankan keselamatan publik.
Ketegasan pemerintah, transparansi PPK, dan pengawasan ketat dari Inspektorat adalah harga mati. Jika penyedia terbukti tidak sanggup, ambil tindakan tegas! Masyarakat Banggai menuntut fasilitas kesehatan yang aman, berkualitas, dan tuntas tepat waktu, bukan deretan alasan atas proyek yang gagal.(AM’oks69).
