SuaraUtara.com, Palu – Tiga Wakil Menteri Republik Indonesia turun langsung ke Sulawesi Tengah. Agenda ini bukan sekadar kunjungan kerja, tetapi membahas langkah konkret pemerintah dalam memperkuat penanganan Tuberkulosis (TB) sekaligus memperluas akses pemeriksaan kesehatan masyarakat.
Dalam agenda tersebut, Wakil Bupati Buol, Dr. Moh. Nasir Dj. Daimaroto, S.H., M.H., hadir mewakili Pemerintah Kabupaten Buol dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Polibu, Lantai III Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin (31/8/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Wakil Menteri Kesehatan RI, dan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi RI.
Fokus pembahasan diarahkan pada agenda strategis terkait penemuan kasus Tuberkulosis (TB) yang diintegrasikan dengan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Sulawesi Tengah.
Integrasi kedua program tersebut dinilai penting untuk memperkuat deteksi dini. Masyarakat tidak hanya didorong untuk memeriksakan kondisi kesehatannya, tetapi juga dapat lebih cepat teridentifikasi apabila memiliki gejala atau indikasi penyakit yang membutuhkan penanganan.
TB menjadi salah satu persoalan kesehatan yang membutuhkan perhatian serius. Pengendaliannya tidak cukup hanya mengandalkan pengobatan setelah pasien ditemukan.
Kasus harus ditemukan lebih awal, pasien harus mendapatkan pendampingan, dan pengobatan harus dipastikan berjalan hingga tuntas.
Karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten menjadi bagian penting dalam memastikan program kesehatan benar-benar berjalan di lapangan.
Bagi Pemerintah Kabupaten Buol, kehadiran Wakil Bupati dalam agenda tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap kebijakan nasional di bidang kesehatan sekaligus memperkuat komunikasi langsung dengan pemerintah pusat.
Pemkab Buol memandang integrasi program kesehatan sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar masyarakat. Mulai dari pencegahan, pemeriksaan, penemuan kasus, hingga penanganan penyakit yang membutuhkan pendampingan berkelanjutan.
Tak kalah penting, jangkauan pelayanan juga menjadi perhatian. Program kesehatan nasional diharapkan tidak berhenti di tingkat fasilitas kesehatan, tetapi dapat menjangkau masyarakat hingga ke wilayah desa.
Pemerintah daerah memiliki peran strategis untuk memastikan informasi mengenai program kesehatan dapat diterima masyarakat dan akses pelayanan benar-benar tersedia bagi mereka yang membutuhkan.
Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Buol untuk memperkuat pelayanan kesehatan sekaligus mendukung agenda nasional dalam membangun masyarakat yang sehat dan produktif.
Sinergi pusat dan daerah pun diharapkan tidak berhenti pada forum koordinasi. Lebih jauh, kolaborasi tersebut harus bermuara pada pelayanan yang semakin dekat, deteksi penyakit yang semakin cepat, dan penanganan yang semakin efektif.
Dengan kolaborasi lintas pemerintahan dan sektor, target kesehatan nasional di Sulawesi Tengah diharapkan dapat dipercepat, sekaligus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk di Kabupaten Buol.***
