BUOL, SUARAUTARA.COM – Pemerintah Kabupaten Buol menggelar Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Jumat (20/2/2026), di Aula Pobokidan Lantai II Kantor Bupati Buol.
Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Risharyudi Triwibowo bersama Wakil Bupati Moh. Nasir Dj. Daimaroto, unsur DPRD, Forkopimda, Raja dan Dewan Adat Buol, perwakilan Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, serta berbagai pemangku kepentingan.
Bupati menegaskan forum konsultasi publik merupakan tahapan penting dalam perencanaan pembangunan daerah agar dokumen RKPD benar-benar partisipatif dan sesuai kebutuhan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Forum ini menjadi ruang untuk menyerap aspirasi dan menyatukan persepsi antar pemangku kepentingan, sehingga RKPD 2027 mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat,” ujarnya.
Tema pembangunan RKPD 2027 difokuskan pada pengembangan sektor pertanian dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan sebagai penggerak ekonomi daerah, sekaligus percepatan penurunan kemiskinan dan stunting. Saat ini kondisi makro Buol masih menghadapi tantangan, di antaranya pertumbuhan ekonomi 3,31 persen, tingkat kemiskinan 13,08 persen, serta prevalensi stunting 36,9 persen.
Sementara itu, Kepala Bappeda-Litbang Buol, Satar MS Badang, menjelaskan penyusunan RKPD dilakukan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta kombinasi top-down dan bottom-up. Target pembangunan 2027 diarahkan pada pertumbuhan ekonomi 7,91 persen, penurunan kemiskinan menjadi 10,91 persen, peningkatan IPM 72,66, serta penurunan stunting secara signifikan.
Prioritas pembangunan dirumuskan dalam tujuh agenda strategis, yakni Buol Unggul, Buol Makmur, Buol Sigap, Buol Nyaman, Buol Harmoni, Buol Merata, dan Buol Lancar yang mencakup penguatan SDM, ekonomi inklusif, reformasi birokrasi, stabilitas sosial, lingkungan berkelanjutan, pembangunan desa, hingga infrastruktur dasar.
Perwakilan Bappeda Provinsi Sulteng menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan daerah dengan program prioritas provinsi agar pembangunan lebih efektif dan berdampak bagi masyarakat.
Melalui forum ini, Pemkab Buol menegaskan komitmennya menghadirkan dokumen RKPD 2027 yang responsif, terukur, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (Diskominfo/Red)
