𝗕𝗲𝗯𝗲𝗿𝗮𝗽𝗮 𝗔𝗹𝗮𝘀𝗮𝗻 𝗔𝗸𝘀𝗶 𝗔𝗠𝗣𝗕 𝗦𝘆𝗮𝗿𝗮𝘁 𝗣𝗿𝗼𝘃𝗼𝗸𝗮𝘀𝗶 𝗱𝗮𝗻 𝗠𝗲𝗻𝗰𝗶𝗽𝘁𝗮 𝗞𝗲𝗴𝗮𝗱𝘂𝗵𝗮𝗻 (𝗕𝘂𝗸𝗮𝗻 𝗞𝗲𝗽𝗲𝗻𝘁𝗶𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗥𝗮𝗸𝘆𝗮𝘁)

Oleh: Muh. Ikbal Ibrahim S.Pd

SUARAUTARA.COM (Buol) – AKSI Demonstrasi adalah anak kandung dari demokrasi. Pun juga dengan gerakan oposisi politik adalah penting dalam chek and balance kebijakan pemerintah daerah.

Akan tetapi, demonstrasi harus memberi edukasi politik yang mendidik, tidak mengancam stabilitas keamanan daerah apalagi hendak membenturkan masyarakat atas nama kepentingan politik satu kelompok.

Dari pernyataan sikap dan selebaran yang mengatas namakan Aliansi Masyarakat Peduli Buol (AMPB) yang merupakan segelintir elit yang kepentingan pribadinya tidak terpenuhi selama ini jelas diduga memiliki motiv pragmatis, tendensius dan oportunistik.

Jelas sekali, dalam selebaran kalimat yang di gunakan cenderung provokatif dan menyerang personal. Bukanya mengkritisi kebijakan atau program, justru mencoba untuk merendahkan martabat pemerintah daerah.

Berikut beberapa alasan gerakan ini justru menyebar ujaran kebencian, hoax dan berdampak pada konflik horizontal, yakni:

𝟏). 𝐊𝐚𝐥𝐢𝐦𝐚𝐭 𝐓𝐚𝐧𝐠𝐤𝐚𝐩 𝐝𝐚𝐧 𝐀𝐝𝐢𝐥𝐢 𝐁𝐮𝐩𝐚𝐭𝐢 𝐝𝐚𝐧 𝐖𝐚𝐤𝐢𝐥 𝐁𝐮𝐩𝐚𝐭𝐢 𝐁𝐮𝐨𝐥

Kalimat ini jelas sangat provokatif. Sebab, seakan kedua pimpinan daerah ini telah terjerat kasus hukum sehingga harus di tangkap dan diadili.

Selain itu, muatan kalimat ini jelas bentuk deligitimasi kepada aparat penegak hukum. Opini ini jelas di ciptakan seakan Buol sedang dalam keadaan yang tidak aman dan penegakan hukum lemah.

Aliansi ini mengabaikan apresiasi oleh KPK dan BPK yang telah memberikan penghargaan kepada Buol dengan MCP Nomor 1 Sulteng dan 50 besar Nasional, serta 6 kali berturut-turut meraih opini WTP oleh BPK.

2. 𝐊𝐚𝐥𝐢𝐦𝐚𝐭 𝐤𝐚𝐬𝐚𝐫 𝐝𝐚𝐧 𝐬𝐚𝐧𝐠𝐚𝐭 𝐭𝐢𝐝𝐚𝐤 𝐬𝐨𝐩𝐚𝐧 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐝𝐢 𝐭𝐮𝐣𝐮𝐤𝐚𝐧 𝐤𝐞𝐩𝐚𝐝𝐚 𝐁𝐮𝐩𝐚𝐭𝐢 𝐁𝐮𝐨𝐥 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐛𝐞𝐫𝐛𝐮𝐧𝐲𝐢 “ 𝐢𝐛𝐚𝐫𝐚𝐭 𝐬𝐞𝐫𝐢𝐠𝐚𝐥𝐚 𝐥𝐚𝐩𝐚𝐫 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐞𝐧𝐠𝐚𝐡 𝐦𝐞𝐥𝐚𝐦𝐩𝐢𝐚𝐬𝐤𝐚𝐧 𝐡𝐚𝐰𝐚 𝐧𝐚𝐟𝐬𝐮𝐧𝐲𝐚”.

Kalimat tidak pantas, tidak sopan dan beradab ini jelas bukan keluar dari mereka yang terdidik. Kalimat ini hanya bisa keluar dari mereka yang tidak memiliki argumentasi, miskin ide dan hanya mampu menyebar ujaran kebencian di masyarakat.

Kata-kata ini sangat bertentangan dengan etika, nilai dan budaya masyarakat Buol yang di kenal santun, beradab dan menghargai mereka yang lebih tua.

𝟑). 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐏𝟑𝐊 𝐝𝐚𝐧 𝐎𝐧𝐞 𝐌𝐚𝐧 𝐎𝐧𝐞 𝐂𝐨𝐰 𝐭𝐢𝐝𝐚𝐤 𝐦𝐚𝐬𝐮𝐤 𝐝𝐚𝐥𝐚𝐦 𝐑𝐏𝐉𝐌𝐃?

Oposisi yang tidak memiliki data dan hanya menyebar hoax memang tidak memiliki referensi yang memadai.

Pemgetahuanya hanya di dasarkan pada ketidaksukaan dan kebencianya pada personal.

Karakteristik oposisi yang tidak berkualitas seperti ini, hanya mampu menyerang pribadi, jauh dari kata objektif, memaki, dan jadi petualang politik (baca pragmatis).

Untuk di ketahui, baik program P3K dan One Man One Cow sudah tertuang dalam Target RPJMD yakni pada target produksi jagung 100 ribu Ton dan populasi sapi 50 ribu ekor yang merupakan target RPJMD pemerintah daerah.

Alhasil, program ini telah tercapai khususnya dalam produksi jagung yang sudah melebihi target RPJMD yakni 117 ribu Ton.

Saat ini One Man One Cow sudah sukses dengan membagikan sapi kepada peternak saat ini sudah mencapai angka 35 ribu ekor, dan Program P3K sudah sukses mensejahterakan petani dengan stabilitas harga Jagung yang sudah meningkatkan perekonomian rakyat.

𝟒). 𝐃𝐚𝐥𝐚𝐦 𝐛𝐞𝐛𝐞𝐫𝐚𝐩𝐚 𝐚𝐤𝐮𝐧 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐬𝐨𝐬𝐢𝐚𝐥 𝐚𝐤𝐭𝐨𝐫 𝐠𝐞𝐫𝐚𝐤𝐚𝐧 𝐢𝐧𝐢 𝐜𝐨𝐛𝐚 𝐦𝐞𝐦𝐛𝐞𝐧𝐭𝐮𝐫𝐤𝐚𝐧 𝐩𝐞𝐦𝐞𝐫𝐢𝐧𝐭𝐚𝐡 𝐝𝐚𝐞𝐫𝐚𝐡 𝐝𝐚𝐧 𝐦𝐚𝐬𝐲𝐚𝐫𝐚𝐤𝐚𝐭 𝐝𝐞𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐦𝐞𝐧𝐠𝐠𝐮𝐧𝐚𝐤𝐚𝐧 𝐥𝐚𝐛𝐞𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 “𝐩𝐞𝐧𝐝𝐮𝐤𝐮𝐧𝐠 𝐀𝐦𝐫𝐚𝐧 𝐁𝐚𝐭𝐚𝐥𝐢𝐩𝐮” 𝐬𝐞𝐚𝐤𝐚𝐧 𝐚𝐝𝐚 𝐟𝐫𝐚𝐠𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬𝐢 𝐤𝐮𝐛𝐮 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐤 𝐝𝐢 𝐦𝐚𝐬𝐲𝐚𝐫𝐚𝐤𝐚𝐭 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐬𝐚𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐛𝐞𝐫𝐡𝐚𝐝𝐚𝐩-𝐡𝐚𝐝𝐚𝐩𝐚n.

Padahal, di masyarakat, jelas, tidak ada pengelompokan semacam itu…

Di mata masyarakat mereka adalah Bupati dan mantan Bupati. Tidak ada pengelompokan politik, justru, pengelompokan ini sebenarnya, menurut hemat penulis adalah by desain “menciptakan konflik” dengan memecah belah persaudaraan, kekeluargaan, dan persatuan sesama masyarakat Buol.

Atas dasar itu, kesimpulan penulis, Gerakan ini murni politis, provokatif, memecah belah masyarakat, dan memaparkan fakta hoax yang tidak berbasis data. Basis argumentasi murni kebencian dan ketidaksukaan secara personal pada Bupati dan Wakil Bupati Buol.

Jika kelompok-kelompok seperti ini di biarkan menyebarkan hoax dan ujaran kebencian maka tindakan mereka dapat berdampak pada destabilisasi sosial, situasi tidak aman, konflik horizontal, dan upaya untuk mendeligitamasi pemerintah daerah.

Untuk itu, baiknya masyarakat menilai, siapa-siapa di balik sosok ini, mereka yang selama kepentinganya tidak terpenuhi, dan kemudian menjustifikasi seakan-akan program dan kebijakan pemerintah daerah tidak sesuai keinginan pribadi mereka.

(***)

Terakhir, Penulis sangat menyukai slogan dalam selebaran AMPB yakni “Menjadi Generasi Pemberantas Korupsi”. Slogan ini sepintas benar, kecuali jika kita tidak mampu mengungkap siapa aktor politik di balik gerakan “provokasi” ini.

“Hati-hati fenomena meludah keatas”