BOLMONG, SUARAUTARA.COM – Pemerintah kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) dan DPRD lakukan konsultasi di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) di Manado, Kamis (30/1/2025). Konsultasi tersebut di pimpin langsung Penjabat Bupati Bolmong Jusnan Mokoginta, dan tim badan anggaran DPRD Bolmong Sulhan.
Turut mendampingi, Plt Sekda Bolmong Ramlah Mokodongan, Kepala BKD Ashari Sugeha, Kepala BKPP Umarudin Amba, Kadis Kesehatan I Ketut Kolak, dan Dirut RSUD Datoe Binangkang dr Michael Karokaro.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Karokaro, konsultasi tersebut terkait memperjuangkan nasib tenaga kesehatan kontrak, yakni dokter, perawat, dan bidan serta nakes lainnya.
Tak hanya nasib nakes, Kata Karokaro, nasib tenaga harian lepas atau THL seperti Cleaning service, sekurity, sopir ambulance, pramusaji, tenaga IPRS dan lain – lain.
“Ini semua kami konsultasikan sebab sesuai Instruksi pemerintah pusat bahwa tahun 2025 ini sudah tidak ada lagi pegawai THL,” ungkapnya, Jumat (31/1/2025).
Pada kesempatan itu, ia menyampaikan keluh kesa dari dokter spesialis di RSUD Datoe Binangkang. “Para dokter spesialis mereka tidak mau diangkat menjadi ASN bahkan lalu saja ada yang mundur. Jika kebijakan pemerintah tetap harus semuanya ASN bisa dipastikan tidak ada lagi dokter spesialis kita,” ujarnya.
Untuk itu, Karokaro berharap agar keluhan para dokter ini dapat diperhatikan oleh pemerintah pusat.
“Mereka Ingin dipertimbangkan untuk tidak dialihkan ke ASN para dokter spesialis di RSUD Datoe Binangkang,” tandas Karokaro.(Yono).
