Buol, suarautara.com – Musyawarah daerah (MUSDA) III Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Buol Sulawesi Tengah, yang diselenggarakan Sabtu,(29/05/2021) bertempat di Masjid Agung Buol mendapat sorotan tajam dari Gerakan Pemuda Ansor Buol.
Pasalnya, pelaksanaan Musda III Mui diduga illegal dan disinyalir syarat kepentingan kelompok tertentu saja dalam pengambilan keputusan dan hasil Musda tersebut.
GP Ansor menilai, dua periode kepemimpinan MUI Buol secara berturut-turut dikuasai oleh kelompok tertentu, dan pada periode ketiga ini 2021-2026 barulah dapat diselenggarakan MUSDA ke III sejak berdirinya Kabupaten Buol tahun 1998 (MUSDA Ke-I untuk periode 2002-2006).
Kepengurusan MUI periode 2007-2011) juga nyaris tanpa Musda dan selanjutnya dijalankan oleh Pengurus lama yang diketuai oleh ustadz H. Buhari Pontoh dan sekretaris Drs. Abdullah Lamase, yang unsur-unsur pimpinan dan kepengurusannya masih mencerminkan semua ormas islam di daerah ini.
Ismajaya.S.Sos ketua PC Ansor Buol yang didampingi puluhan pengurus lainnya mengatakan, bahwa berawal dari penetapan Panitia pelaksana dan sterring commite sudah sangat jelas ada setingan permainan. Dimana, surat undangan menghadiri pembukaan sekaligus peserta yang tidak menyertakan jumlah quota dari masing-masing ormas islam sebagai peserta dan pengurus MUI tingkat Kecamatan, tidak hanya itu kata Ismaja, kriteria peserta Musda yang berhak memberikan suara dan peserta peninjau yang kurang jelas dari sterring commite.
“ Qorumnya Musda yang diselenggaakan hanya didasarkan pada kehadiran personal yang berasal dari sejumlah Panitia terpilih dari komunitas muslim tertentu saja tanpa ada keseimbangan dengan komunitas muslim lainnya yang mayoritas di tanah Pogogul ini, dan dari sejumlah tokoh yang memperoleh undangan panitia saja. Mestinya hak 1 suara setiap ormas islam peserta musda yang diatur sebelumnya mengenai kriterianya dalam tata tertib peserta bukan didasarkan atas kehadiran person yang tidak mewakili ormas islam”, Jelas Jaya.
Olehnya kami dari segenap keluarga besar GP Ansor Buol tidak menerima hasil Musda yang seakan hanya mengakomodir kelompok tertentu secara mayoritas, dan ini tidak menggambarkan keberagaman yang ada di kabupaten Buol.
Sementera itu Dewan Penasehat GP Ansor Buol, Dr.Tonang Malongi,M.Pd saat dimintai tanggapannya terkait hasil musda MUI Buol, mengatakan dirinya sangat kecewa dengan hasil musda MUI Buol yang terkesan dipaksakan tanpa mengindahkan pendapat peserta dan dari unsur lainnya yang menyampaikan saran konstrukif dalam arena Musda menyangkut keseimbangan dan mengedepankan ukhuwah silaturrahim ketimbang kepentingan satu golongan saja.
“ Memang saya tidak berada ditempat ketika pelaksanaan Musda, akan tetapi kominukasi intens dan pemantauan pelaksanaan terus kami lakukan, dan alhasil keputusan dan hasil Musda MUI III ini sangat mengecewakan pihak lain, apalagi hasil penetapan kepengurusan sama saja dengan periode sebelumnya dan diduga ada setingan kepentingan besar sehingga tidak mengakomodir kelompok lain dan hanya dikuasai mayoritas kelompok tertentu, tentu ini presenden buruk bagi MUI di Buol”, Jelas Tonang.
Lebih lanjut Ia menjelaskan, “ Jika dilihat dari hasil yang ada, maka kepengurusan hasil musda terpilih dipastikan sama saja dengan kepengurusan MUI Buol sebelumnya yang sarat dengan kepentingan kelompok tertentu dan terkesan tidak demokratis karena hanya didominasi oleh unsur ormas islam tertentu saja”. Pungkasnya.
Upaya konfirmasi kepada pengurus terpilih yang ditetapkan dalam Musda MUI III terus dilakukan, namun saat ini belum berhasil setelah berita ini diturunkan. [arp]
